Rapat Harmonisasi Peraturan Menteri tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Senin, 13 April 2020

0

216

Jakarta (13/04) – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar rapat harmonisasi secara online atas Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Rapat harmonisasi tersebut dibuka oleh Ibu Dessy Ruhati selaku Kepala Biro Umum dan Hukum yang dihadiri oleh Tim Harmonisasi Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perwakilan dari Inspektorat, Direktur Manajemen Industri, Plt. Direktur Akses Pembiayaan, Direktur Fasilitasi Kekayaan Intelektual, perwakilan dari Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Bagian Hukum, Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Publikasi serta Staf Bagian Hukum.

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Badan dimaksud dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi di kementerian, sebagaimana telah dijabarkan dalam aksi pencegahan korupsi dalam bentuk program dan kegiatan. Dalam rangka pemberian ijin untuk layanan publik tertentu di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perlu diatur ketentuan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak melalui Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Rapat harmonisasi ini merupakan pengejawantahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan khususnya dalam rangka menyempurnakan rancangan Peraturan Menteri/Kepala Badan dimaksud, baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, agar materi muatannya tidak bertentangan dengan peraturan yang lain, baik peraturan sejajar maupun peraturan yang lebih tinggi dan implementasinya dapat berlaku secara efektif.