Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pariwisata dan Rancangan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik

Selasa, 25 Februari 2020

0

190

Bertempat di ruang rapat lantai 19 Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar rapat harmonisasi atas Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata dan Rancangan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan.

Rapat harmonisasi dibuka oleh Moch. Nurul Huda, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum dan dihadiri oleh Tim Harmonisasi Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala Bagian Penganggaran dan Keuangan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Badan dimaksud dilakukan dalam rangka pembentukan acuan yang dituangkan dalam petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan kepariwisataan sebagai pelaksanaan Pasal 12 ayat (9) huruf k Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, serta dalam rangka pembentukan acuan yang dituangkan dalam petunjuk operasional pengelolaan dana alokasi khusus fisik bidang pariwisata.

Rapat harmonisasi ini merupakan pengejawantahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan khususnya dalam rangka menyempurnakan rancangan Peraturan Menteri/Kepala Badan dimaksud, baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, agar materi muatannya tidak bertentangan dengan peraturan yang lain, baik peraturan sejajar maupun peraturan yang lebih tinggi dan implementasinya dapat berlaku secara efektif.